ATJEH PRESS

ATJEH PRESS

Akreditasi PTS: Siapkah kita berubah ?

Akreditasi PTS: Siapkah kita berubah ?
Khairul Amri, SE,M.Si

Khairul Amri, SE,M.Si

Informasi mengenai rendahnya mutu pendidikan Aceh sudah menjadi konsumsi sehari-hari bagi pemerhati masalah pendidikan di Provinsi Aceh. Mulai dari beberapa tahun yang lalu, berbicara mengenai mutu pendidikan di daerah, indikator utama yang sering digunakan adalah tingkat kelulusan Ujian Nasional (UN). Rendahnya tingkat kelulusan UN bagi peserta didik terutama SMA yang ada di Provinsi Aceh sebenarnya bisa dikaitkan dengan kualitas PTS yang ada di Aceh. Siswa yang sekolah pada sekolah pendidikan menengah (SMP dan SMA) adalah output dari tenaga pendidik, dan secara umum tenaga pendidik/guru adalah lulusan PTN dan PTS yang ada di Aceh. Dalam dua bulan terakhir, isu utama tentang kualitas pendidikan di provinsi tercinta ini lebih fokus pada kualitas Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Pusat menilai kualitas perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Aceh masih dibawah rata-rata. Kualitas kampus bisa dilihat dari akreditasi rata-rata PTS di Aceh, dimana masih sangat sedikit yang terakreditasi  bahkan jika dilihat dari nilai akreditasi prodi, hampir tidak ada prodi yang terakreditasi dengan nilai A (Serambi Indonesia, 10 Oktober 2013).

Rendahnya tingkat kelulusan UN dikalangan siswa sekolah menengah dan rendahnya kualitas PTS di Aceh dapat dilihat sebagai hubungan kausalitas (sebab akibat) yang perlu dicermati oleh pengelola PTS dan pemerintah daerah di Provinsi Aceh. Hal ini sangat beralasan karena sebagian tenaga kependidikan terutama guru yang mengajar pada sekolah menengah di Provinsi Aceh berasal dari lulusan PTS yang ada di Provinsi Aceh. Selanjutnya kualitas suatu PTS dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi terkait dengan banyak hal di antaranya kebijakan yayasan yang notabenenya adalah pemilik PTS serta kualitas dosen sebagai sumber daya utama PTS. Berkaitan dengan pengelolaan PTS di Provinsi Aceh sehingga berpengaruh pada kualitas PTS yang pada gilirannya berdampak luas pada dunia pendidikan Aceh terdapat beberapa kelemahan dalam pengelolaan PTS.

Pertama, sistem rekrutmen dosen yang belum sepenuhnya mengarah pada peningkatan kualitas pembelajaran yang diselenggarakan pada setiap program studi. Sistem rekrutmen dosen pada sebagian PTS di Aceh belum dilaksanakan melalui tes kompetensi dan kemampuan akademik yang dituntut dari seseorang calon pendidik. Bahkan keputusan untuk melibatkan seseorang sebagai staf pengajar yang kemudian diangkat menjadi dosen tetap yayasan hanya didasarkan pada kedekatan, tidak peduli apakah orang tersebut memiliki kompetensi atau tidak. Sekalipun ada keluhan dari sebagian mahasiswa/peserta didik tentang kemampuan dosen tersebut dalam mengajar, namun mahasiswa berada pada posisi yang sangat lemah. Karena keluhan yang disampaikan oleh mahasiswa tidak akan dapat merubah kebijakan tentang pengalokasian mata kuliah pada setiap dosen.

Kalau pun ada di antara PTS yang sudah melaksanakan tes kompetensi dan kemampuan akademik bagi calon dosennya, hanya sebagian kecil dari jumlah PTS yang ada. Apalagi PTS yang ada di Banda Aceh, tingkat kesadaran tentang pentingnya pengangkatan dosen tetap yayasan masih sangat rendah. Akibatnya ketergantungan PTS terhadap dosen luar biasa yang berasal dari PTN maupun para PNS yang bekerja pada instansi pemerintah relatif tinggi. Lihat saja beberapa PTS di Banda Aceh sebagian besar jabatan strategis mulai dari rektor, dekan, pembantu dekan hingga ketua jurusan diduduki oleh PNS yang bukan sumber daya utama PTS. Padahal keberadaan mereka tidak memberikan nilai tambah pada perbaikan akreditasi program studi. Seperti diakui oleh ketua Aptisi Aceh beberapa minggu yang lalu bahwa sejumlah PTS di Aceh masih menggunakan jasa dosen dari PTN untuk mengajar, dan itu tidak menambah kredit poin bagi prodi PTS untuk meningkatkan akreditasi.

Amburadulnya sistem rekrutmen dosen dan tingginya ketergantungan terhadap dosen luar, berdampak pada banyak hal sehingga PTS sulit untuk meningkatkan akreditasinya. Rendahnya kualitas dosen yayasan sebagai akibat adanya ketidakberesan dalam proses rekrutmen dosen dapat dilihat dari banyak indikator. Lihat saja, berapa banyak dosen PTS yang memiliki materi kuliah yang dapat diakses oleh mahasiswa melalui internet, berapa banyak dosen PTS yang terlibat dalam penelitian ilmiah dan aktif dalam penulisan jurnal ilmiah sesuai dengan bidang keahliannya sebagai dosen. Bahkan hingga saat ini, sebagian besar dosen yang mengajar pada PTS di Banda Aceh tidak memiliki kemampuan dalam penulisan jurnal ilmiah, belum lagi berbicara mengenai penulisan buku ajar, modul dan penggunaan media internet sebagai tempat publikasi materi kuliah yang diasuhnya. Kalau mau berkata jujur, dalam hal memenuhi syarat kenaikan pangkat saja, masih banyak dosen PTS di Banda Aceh yang memesan jurnal ke daerah lain. Mereka mau membayar dengan biaya mahal kepada pihak tertentu untuk dibuatkan jurnal sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat. Belum lagi berbicara masalah penelitian sebagai salah satu tridharma perguruan tinggi yang idealnya harus dilaksanakan oleh seseorang yang menyebut dirinya dosen, berapa banyak dosen PTS di Aceh yang memenangkan hibah penelitian Dikti, jumlahnya pasti jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan PTS-PTS yang ada di luar Aceh. Padahal bila dikaitkan dengan item penilaian akreditasi program studi, keberadaan jurnal ilmiah, keaktifan dosen dalam penelitian serta adanya ketersediaan seluruh materi kuliah dalam bentuk hardcopy dan media online ikut memberikan kontribusi bagi perbaikan akreditasi prodi. Hal ini berarti bahwa fenomena yang berkaitan dengan kompetensi dan kriteria dosen pada PTS di Aceh belum semuanya dapat mendukung upaya peningkatan akreditasi PTS. Padahal jika mengacu pada UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dosen didefinisikan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Jika kita sepakat dengan definisi di atas, tentunya kita juga harus mengakui bahwa selama ini sebagian dari kita bukanlah dosen, melainkan hanya “dosen-dosenan” karena belum bisa memenuhi kriteria seorang dosen.

            Kedua, bagaimana pun juga seluruh kebijakan yang akan diambil oleh jajaran manajemen PTS harus tunduk kepada alur pemikiran pihak yayasan. Hal ini tidaklah salah karena jajaran manajemen pada PTS (rektor, direktur atau pun dekan hingga ketua jurusan misalnya) adalah pihak yang “dipekerjakan” oleh yayasan. Namun terkadang kebijakan yang seyogyanya diambil oleh jajaran manajemen PTS guna memperbaiki kualitas layanan pendidikan bagi mahasiswa, berbenturan dengan kepentingan yayasan. Kondisi seperti ini menjadi buah “simalakama” bagi jajaran manajemen PTS, di satu sisi mereka memiliki kewajiban moral kepada mahasiswa sebagai peserta didik, dan di sisi lain harus loyal pada pihak yayasan demi mempertahankan jabatan pada PTS tempat mereka bekerja. Apalagi bagi dosen yang tidak memiliki pilihan lain selain mengajar pada PTS tempat selama ini mereka menggantungkan hidup. Terjadinya perbedaan pendapat dengan yayasan bisa jadi berakibat fatal karena akan dihadapkan pada risiko kehilangan “periuk nasi”. Sebaliknya mereka yang memiliki pilihan lain dan benar-benar menjiwai dunia akademik serta memiliki tanggung jawab moral yang tinggi terhadap dunia pendidikan, lebih memilih mundur dari jabatannya daripada harus meng”amin”kan kehendak yayasan.

Ketiga, ketidakpatuhan PTS dalam menyelenggarakan layanan pendidikan tinggi. Lihat saja kebijakan yayasan yang mengindikasikan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tentang pendidikan tinggi. Hingga saat ini, masih ada PTS di Banda Aceh yang membuka kelas mulai dari Sabang hingga Langsa dan dari Banda Aceh hingga Blangpidie. Sangat disayangkan memang, terutama mahasiswa yang kuliah pada kelas daerah, proses kuliah untuk setiap mata kuliah yang seharusnya mereka ikuti 16 kali tatap muka dalam satu semester, namun untuk mata kuliah tertentu dilaksanakan dalam dua atau tiga hari saja (jumat, sabtu dan minggu) sekaligus ujian tengah semester. Anehnya lagi, umumnya tenaga dosen yang diberangkatkan untuk kelas jauh tersebut pun tidak memiliki modul, buku ajar atau pun diktat, apalagi blog pribadi yang berisi materi ajar atau bahan kuliah yang mudah diakses oleh mahasiswa. Bahkan pada program studi tertentu, dosen yang akan berangkat mengajar ke kelas daerah pun belum pernah membaca literatur tentang materi kuliah yang akan diajarnya, sehingga harus meminjam atau membeli buku teks terlebih dahulu sebelum mereka berangkat.

Kembali pada menurunnya tingkat kelulusan UN di Provinsi Aceh, tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian tenaga guru yang mengajar pada sekolah menengah di Provinsi Aceh juga berasal dari lulusan kelas jauh dengan proses kuliah seperti dijelaskan di atas. Sebab dalam penerimaan CPNS untuk formasi guru/tenaga pendidik pada tahun-tahun sebelumnya tidak satu instansi pun yang mempertanyakan tempat kuliah seseorang calon pelamar. Lalu apa solusi yang tepat untuk membenahi dunia pendidikan di provinsi tercinta ini ?. Apakah PTS dengan yayasan sebagai pemiliknya dan dosen tetap yayasan sebagai sumber daya utamanya mampu mengejar ketertinggalan ?.

Semuanya tergantung dari kesadaran semua pihak yang diwujudkan dalam aksi nyata yang mengarah pada perubahan yang lebih baik. Tetapkan kriteria standar untuk setiap dosen maupun calon dosen yang akan direkrut menjadi dosen tetap. Idealnya kriteria seseorang dosen tidak hanya mampu dan mau menceramahi mahasiswa dengan penguasaan materi kuliah seadanya, tetapi juga memiliki buku ajar dan modul terkait dengan mata kuliah yang diasuhnya, aktif dalam berbagai kegiatan ilmiah (seperti seminar, simposium, lokakarya terkait dengan profesinya sebagai dosen), ikut dalam penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya serta dapat mempublikasikan tulisannya dalam jurnal ilmiah. Pihak yayasan sebagai pemilik PTS sebaiknya menyadari pentingnya tanggung jawab moral bagi peningkatan kualitas pendidikan di Aceh.

Peningkatan kesadaran tentang kualitas pendidikan tentunya dapat diwujudkan melalui berbagai kebijakan yang selama ini diintervensi oleh yayasan mulai dari rekrutmen dosen, pemberdayaan dosen hingga hal-hal yang berkaitan dengan reward dan punishment terhadap dosen. Ketika pihak yayasan dan dosen saling bersinergi dalam memperbaiki kualitas layanan pendidikan bagi mahasiswa sesuai dengan kondisi ideal dan ditambah dengan upaya pelaksanaan tridharma perguruan tinggi secara konsisten maka dengan sendirinya akreditasi PTS akan meningkat. Lihatlah Universitas Gunadarma yang juga merupakan perguruan tinggi swasta (PTS), tapi mereka berada pada urutan kelima peringkat nasional setelah ITB, UGM, UI dan Unpad. Bagi dosen yang benar-benar memiliki kompetensi dan kapasitas sebagai staf pengajar/dosen sesuai dengan bidang keahliannya, tidaklah sulit menyelenggarakan layanan pendidikan seperti halnya yang dilakukan oleh para dosen tetap universitas gunadarma. Apa susahnya membuat blog pribadi yang memuat materi ajar yang mudah diakses oleh mahasiswa kita, apa sulitnya penelitian dan publikasi jurnal ilmiah. Tidak ada yang sulit kalau kita mau, kecuali bagi dosen yang tidak mau berubah ke arah yang lebih baik dan lebih nyaman dengan kondisi seperti pada saat ini.

* Penulis adalah Staf Lembaga Penelitian dan Pengkajian Manajemen Ekonomi Keuangan dan Perbankan (LPPM-EKUBANK) dan mantan Direktur Akademi Sekretari Manajemen (ASM) Nusantara. Email: amriconsulting@gmail.com

Tags: ,

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses